BAZNAS Perkuat Tata Kelola Zakat Menuju 2045 pada ICONZ 2025

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali menunjukkan komitmennya dalam menjadikan zakat sebagai instrumen strategis pembangunan nasional melalui penyelenggaraan Plenary Session 2 dan 3 The 9th International Conference on Zakat (ICONZ) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (10/12/2025). Forum internasional ini mempertemukan para pemikir, praktisi, dan otoritas zakat dunia untuk membahas arah tata kelola zakat dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi global.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof. (HC) Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, menekankan strategi penguatan riset dan perencanaan zakat nasional sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Ia memaparkan bahwa tata kelola zakat nasional harus bertumpu pada kepatuhan syariah, regulasi yang kuat, serta orientasi persatuan nasional. Prinsip tersebut diyakini menjadi dasar menuju sistem zakat yang kokoh dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, potensi zakat nasional yang mencapai Rp327 triliun dipandang sebagai kekuatan besar bagi pembangunan Indonesia apabila dikelola secara terpadu, profesional, dan berbasis data. Zakat, menurutnya, bukan sekadar instrumen pemerataan, melainkan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

BAZNAS juga memperkenalkan penguatan penggunaan National Zakat Index (NZI) sebagai instrumen evaluasi tata kelola zakat nasional. Dengan adopsi oleh 16 provinsi dan 173 kabupaten/kota, NZI menjadi indikator meningkatnya integrasi zakat dalam perencanaan pembangunan daerah sekaligus memperlihatkan harmonisasi filantropi Islam dengan arah kebijakan publik.

Dari perspektif kawasan, Manajer PPZ dan Direktur Akademi Zakat Kuala Lumpur, Dr. Muhsin Nor Paizin, memaparkan perkembangan standardisasi tata kelola zakat di Malaysia. Melalui digitalisasi yang masif dan harmonisasi prosedur, Malaysia berhasil mencapai tingkat pembayaran zakat cashless hingga 70–80 persen. Capaian ini dinilai dapat menjadi referensi bagi negara-negara ASEAN dalam merancang layanan zakat modern dan mendorong peran zakat sebagai penguat ketahanan sosial regional.

Sementara itu, Zakat Operations Lead Islamic Relief Worldwide, Mawlana Adil Bader, menyoroti dinamika tata kelola zakat di negara-negara dengan komunitas Muslim diaspora. Ketiadaan otoritas zakat negara membuat lembaga kemanusiaan berperan sebagai pengelola utama sehingga aspek tata kelola dan akuntabilitas menjadi sangat krusial. Ia menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas SDM zakat serta pengembangan standar global yang tetap menghormati konteks lokal. Indonesia dan Malaysia dinilai memiliki posisi strategis sebagai rujukan praktik zakat terbaik di dunia Muslim.

Rangkaian sesi plenary menunjukkan bahwa zakat semakin dipahami sebagai instrumen strategis pembangunan sosial global, melampaui fungsi filantropi tradisional. Berbagai negara menghadapi tantangan yang berbeda, namun memiliki tujuan bersama: menghadirkan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.